Jaipong dan Peta Keislaman di Indonesia


Beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, melontarkan pernyataan soal budaya jaipongan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kesopanan. Ia mengatakan bahwa budaya yang identik dengan goyangan ini mesti “dipermak ulang” agar terlihat lebih sopan.

Pernyataan ini sempat menyulut kontroversi dan tentu saja memancing penolakan, terutama dari kalangan penggiat kebudayaan. Mereka tentu saja menganggap bahwa pernyataan Heryawan keterlaluan dan cenderung tidak mengapresiasi kebudayaan yang telah dijalani dan dihayati masyarakat secara turun-temurun.

Statement ini menurut saya bisa dihadapkan dengan ucapan Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi beberapa bulan sebelumnya yang mengajak masyarakat untuk menolak tren baru keislaman yang disebutnya sebagai "transnasionalisme Islam". Saya melihat pernyataan Heryawan dan KH Hasyim Muzadi ini sebagai gambaran dari peta keragaman pemahaman keislaman yang ada di Nusantara.

Ahmad Heryawan, kita tahu, adalah tokoh politik yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini banyak menjadi bahan perbincangan publik karena tengah naik daun. Partai ini berbeda dengan banyak partai Islam lainnya karena berlandaskan corak pemahaman keislaman yang dapat dikatakan baru di negeri ini.

Secara garis besar corak pemahaman keislaman di negeri ini didominasi oleh dua ormas besar, yakni Nahdatul Ulama (NU), serta Muhamadiyah. Di luar dua kekuatan mainstream tersebut masih ada kelompok seperti Persis dan lain-lain.

Partai-partai Islam selain PKS, seperti PPP, PBB, PKNU dan lain sebagainya, meski memiliki nilai perjuangan yang berbeda, namun landasannya masih tak bergeser jauh dari ormas-ormas Islam yang disebut di atas. Karenanya tak heran jika mereka cenderung tak punya permasalahan berarti dengan budaya lama Nusantara, bahkan yang bersifat goyangan sekalipun.

Sementara PKS adalah sebuah partai yang berpijak dari paham wahabiah yang kini menjadi kekuatan dominan di Arab Saudi. Secara genealogi ide partai ini memiliki banyak kesamaan dengan organisasi Hizbut Tahrir (HT). Pandangan miring Ahmad Heryawan terhadap “tradisi goyang”, yang bisa dikatakan mewakili pendirian partainya, tak mengherankan jika melihat karakter paham wahabi yang memang senang melakukan purifikasi terhadap pemahaman keagamaan, dan mengidealkan corak hidup layaknya pada era Nabi Muhammad. Makanya tak jarang gerakan kelompok seperti ini disebut sebagai arabisasi Islam (lihat tulisan berjudul Menolak Arabisasi Islam Indonesia). Corak gerakan seperti inilah yang disebut oleh KH. Hasyim Muzadi sebagai gerakan transnasionalisme Islam.

Gerakan transnasionalisme Islam dimaksudkan sebagai pemahaman keagamaan yang cenderung tidak mengapresiasi budaya lokal setempat yang tentu saja tidak dikenal pada pola kehidupan di era Nabi Muhammad. Mereka menganggap bahwa pola kehidupan generasi pertama Islam bernilai universal, baik dalam konteks ruang maupun waktu. Tak peduli jika sendi-sendi sosiologis masyarakat telah beubah jauh. Karenanya tak heran jika gerakan semacam ini menyenangi simbol-simbol khas budaya Arab seperti jenggot, jilbab dan pakaian yang sangat lebar, sampai istilah-istilah arab seperti antum, ukhti, muhasabah dan seterusnya. Bahkan ada yang menganggap simbol-simbol Arab tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari ritual keagamaan, sehingga seolah keagamaan seseorang bisa diukur dari rajinnya ia memelihara jenggot!

Sementara pendirian NU yang diwakili oleh pernyataan KH hasyim Muzadi dapat dilacak sejak berabad-abad lampau di Nusantara. Kreativitas dakwah yang diusung kelompok Wali Songo, yang banyak melakukan hibridisasi antara nilai-nilai keagamaan dengan kebudayaan lokal, membuat Islam dapat diterima secara luas hampir di seluruh wilayah Nusantara. Padahal agama ini tergolong baru di negeri ini jika dibandingkan dengan Hindu, Budha, apalagi Kapitayan, yakni salah satu agama tertua di Nusantara.

Sejarawan Agus Sunyoto mengatakan bahwa pola gerakan “arabisme Islam” sebetulnya sudah ada sejak orang-orang Islam pertama kali menginjakan kaki di wilayah ini. Namun ketika itu gerakan ini bukanlah berdasar sebuah ideologi seperti wahabi, namun hanya berdasar adat pedagang-pedagang Islam yang memang kebanyakan berasal dari Jazirah Arab dan sekitarnya. Pola seperti itu, demikian Agus Sunyoto, terang saja gagal bersaing dengan agama seperti Hindu dan Budha yang rajin mengapresiasi budaya lama yang banyak berasal dari agama Kapitayan. 

Tren ini baru berhasil diubah oleh kelompok Wali Songo. Kunci keberhasilan Wali Songo, menurut Agus Sunyoto, adalah sebagaimana disebut di atas, mau menghibridisasi nilai dan ritual keagamaan dengan corak pemahaman kebudayaan setempat. Makanya tak heran jika tradisi keislaman di Indonesia banya memiliki ciri khas yang tak bisa ditemui di tempat lain. Kekhasan ini ditunjukkan oleh istilah-istilah seperti sembahyang, puasa, langgar, neraka, surga, yang berasal dari Nusantara sendiri (bukan Budha atau Hindu), serta simbol seperti bedug, pesantren, sarung dan sebagainya.

Pola keislaman seperti ini sebetulnya pernah diusik oleh serombongan ulama yang baru pulang dari ibadah haji dan sempat memelajari paham wahabi di tanah Arab. Kelompok ini kemudian menamakan diri sebagai Muhammadiyah. Atas resistensi inilah para ulama yang mewarisi corak keislaman ala Wali Songo membentuk organisasi NU di bawah pimpinan KH. Hasyim Asyari. Namun seiring perjalanan waktu, Muhammadiyah kian bersikap ramah terhadap budaya lokal. Saya pribadi melihat pergeseran ini paling mencolok terjadi ketika Muhamadiyah dipimpin oleh Prof. Dr. Syafii Maarif.

Paham wahabi di Nusantara baru mendapat tenaga kembali ketika muncul kelompok-kelompok seperti HT  serta PKS. Pada level mahasiswa mereka mengorganisasi diri dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia (KAMMI) serta Lembaga Dakwah kampus (LDK). Menurut beberapa kawan saya yang berdomisili di daerah Sawangan Depok, pernyataan Ahmad Heryawan di atas bukanlah resistensi pertama kelompok wahabian ini terhadap tradisi. Sebelumnya Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail, yang juga berasal dari PKS sudah menunjukkan gelagat penolakan terhadap ritual keagamaan yang memfusikan diri dalam tradisi seperti tahlil, maulid nabi dan lain sebagainya.

Resistensi masyarakat terhadap pandangan minor Ahmad Heryawan atas jaipongan mestinya jadi pelajaran berharga bagi kelompok ini. Tidak selamanya kebudayaan mesti ditimbang dari perspektif moralitas yang kaku dan justru asing di negeri ini. Kegagalan upaya-upaya sebelumnya untuk “mengudeta” corak Islam yang ramah terhadap budaya kiranya cukup menjadi bukti bahwa kita, kaum muslim di Nusantara, -mengutip tulisan Ahmad Baso- bukanlah orang-orang Islam yang tengah tinggal di Nusantara, namun warga Nusantara yang memilih untuk memeluk Islam.

(pernah dipublikasi di http://kacajendela.wordpress.com pada April 2009)

Related Posts by Categories



Widget by Hoctro | Jack Book

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar